Kereta Api Cepat, Dorong Laju Perekonomian
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), pada acara Sosialisasi dan
Dialog Publik Kereta Cepat Jakarta – Bandung mengatakan, kereta cepat
adalah moda transportasi alternatif masa depan, yang menjadi solusi di
tengah kepadatan lalu lintas jalan raya.
Menurutnya, kereta cepat sudah sangat diperlukan keberadaannya,
disaat rute Jakarta-Bandung via jalan Tol dinilai sudah sangat padat
lalu lintasnya. Sehingga, efisiensi waktu perjalanan sudah tak dapat
diperkirakan lagi.
Selain itu, seperti yang ia sering katakan, terkait pentingnya
aksesibilitas dalam peningkatan konektivitas suatu daerah, pembangunan
akses transportasi yang baik, dan tentunya cepat, juga diperlukan untuk
mendorong laju perekonomian.
Pembangunan kereta cepat pun merupakan bagian dari rencana besar
pemerintah pusat dalam meningkatkan konektivitas antar-kota, dan
menciptakan sentra ekonomi baru. Disaat kota-kota besar seperti Bandung,
dan Jakarta sebagai titik aktivitas perekonomian sudah sangat padat,
dan telah menemukan titik jenuhnya, maka kawasan ekonomi baru itu sudah
sangat diperlukan.
"Pemerintah provinsi harus tunduk patuh kepada pemerintah pusat. Pada
saat yang bersamaan juga, secara rasional dulu Bandung-Jakarta lewat Tol
nyaman, tapi sekarang sudah tidak nyaman lagi," kata Gubernur Aher.
"Kelancaran pergerakan orang, distribusi barang, otomatis disitu
perekonomian tumbuh. Seperti di Jabar Selatan, ketika jalan yang
sebulmnya offroad, kini sudah diperbaiki, diaspal, sudah onroad, dan
sudah dibuatkan beberapa jumbatan dibeberapa daerah disana, perekonomian
masyarakat disana naik. Karena mau jual hasil pertanian mudah aksesnya.
Orangnya mau ke kota gampang, itu sederhana saja. Pembangunan untuk
siapa, untuk masyarakat tentunya," papar Aher.
Aher berharap, pembangunan kereta cepat tidak menyalahi hukum
lingkungan. Dia sepakat dengan adanya seluruh pembangunan yang ada,
tetapi tidak boleh menghadirkan kerusakan lingkungan. “kita selesaikan
urusan lingkungannya," ujarnya.
“Ketika ada pembangunan, maka kelestarian harus diperhatikan saya juga
setuju. Mari pendayagunaan lingkungan semakin tumbuh, kelestariannya
juga perlu diperhatikan. Saya kira Amdal bukan sekedar ijin, tapi juga
perlu pertanggungjawabannya," tegas Aher.
Terkait permasalahan lingkungan ini, Direktur Utama PT KCIC Hanggoro
Budi Wirjawan menegaskan pihaknya (KCIC) siap menunjukkan dokumen
Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai bukti proyek kereta cepat
tidak bermasalah.
"Ini kan sudah jelas semua. Kami juga siap memberikan dokumen Amdal walaupun harus terus di-update lagi," ujar Hanggoro.
Menteri BUMN RI Rini Soemarno juga menjelaskan, Proyek kereta cepat
Jakarta – Bandung merupakan proyek yang diprakarsai Presiden RI Joko
Widodo. Jalur proyek High Speed Railway ini terbentang dari Halim sampai
dengan Tegal Luar sepanjang 142,3 km.
Berdasarkan Perpres No 107/2015 proyek Kereta Api Cepat Jakarta –
Bandung ini, murni Busines-to-Busines (B to B). Sehingga, tidak ada
jaminan finansial dan penggunaan dana APBN. Pemerintah hanya akan
memberikan kepastian hukum berupa Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU).
Senada dengan Gubernur Jabar Aher, Menteri Rini pun berpendapat, akses
yang cepat, konektivitas yang lancar, juga dapat mendorong perekonomian
untuk juga melaju dengan cepat.
“Pembangunan di kota-kota itu menjadi berkembang perekonomiannya dengan
cepat karena konektivitasnya juga terjadi dengan cepat. Oleh karena itu,
pembangunan moda transportasi cepat ini bertujuan agar masyarakat dapat
berbisnis, berusaha, dan berwisata dengan tidak harus naik kendaraan
pribadi, sehingga menyumbang kepadatan lalu lintas," tutur dia.
